Bupati Sumenep : Perangkat Daerah Harus Sukseskan Satu Data Indonesia

SUMENEP - Seluruh komponen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sumenep harus kerja keras, cerdas, cepat dan tuntas, untuk mengimplementasikan kebijakan satu data Indonesia.

Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi mengatakan, seluruh perangkat daerah mempunyai komitmen untuk menyukseskan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu serta mudah diakses dan dimanfaatkan oleh instansi di daerah maupun instansi pusat.

Baca juga: Joko Widodo: Membangun IKN Harus Berbasis Green Economy

Sehingga, diharapkan pelaksanaan program itu bisa meningkatkan kemampuan dan pemahaman, terhadap pengelolaan data statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

“Ini penting, agar bisa menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sumenep yang lebih baik, ” katanya pada Komitmen Bersama Satu Data Indonesia, di Kantor Bupati Sumenep, Kamis (07/07/2022).

Baca juga: Mulai 9 Desember 2021, BI Buka Layanan Penukaran Uang Rusak Lewat Aplikasi Pintar

Pimpinan perangkat daerah juga menyatukan persepsi dan pola pikir demi mengoptimalkan penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Sumenep, demi mengelola program itu dengan baik, serta bisa dibagi-pakaikan antar sistem.

“Seluruh pimpinan perangkat daerah menyamakan persepsi agar penyajian satu data ini, pemanfaatannya bukan untuk kepentingan satu pihak semata, namun keberadaannya bagi semua pihak dalam mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah, ” tutur Bupati.

Baca juga: Dibalik Proses Penerbitan HGU PT Kapuas Sawit Sejahtera, 11 Poin Kesimpulan

Sekedar diketahui Bupati Ra Achmad Fauzi dan pimpinan perangkat daerah  melakukan tanda tangan komitmen bersama, untuk Komitmen Bersama Pengelolaan Satu Data Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

Bupati mengungkapkan, setiap perangkat daerah harus selalu memperbaharui data, karena tidak menutup kemungkinan ada perubahan sewaktu-waktu, contohnya data keluarga miskin dan data lainnya. 

Baca juga: Erick Tohir: CSR Perusahaan Jangan Salah Sasaran, UMKM, Pendidikan dan Lingkungan Itu Prioritas

“Saya pastikan untuk memantau langsung perkembangan data ini, sehingga jika ada perangkat daerah yang belum memasukkan data atau belum menyelesaikannya, harus memberikan penjelasan apa penyebabnya dan kendalanya, ” ungkapnya. (*)